Menu
Situs Panduan dan Solusi Terkini

Perlindungan Data Pribadi Warga Harus oleh Lembaga Independen, Bukan Kominfo

  • Share
banner 468x60

Carabila.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menginginkan eksis lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi nan berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden RI, nan diatur keberadaannya dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

banner 336x280

“Pengawasan tak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen buat menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan, karena tetap eksis perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

Menurut beliau, DPR mau lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada presiden, fana pemerintah mau lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca Juga:
Kominfo: Perlindungan Data Pribadi Adalah Urusan Pemerintah

“DPR tentu akan lanjut berikhtiar mengesahkan RUU PDP demi mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap penduduk negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, potensi kebocoran data pribadi penduduk negara melalui fotokopi KTP elektronik ialah salah esa hal nan diadvokasi DPR melalui RUU PDP nan tetap dibahas oleh Pemerintah.

Puan optimistis meskipun RUU tersebut belum selesai dibahas, akan segera disahkan menjadi UU nan akan melindungi privasi penduduk.

Sebelumnya, RUU PDP sudah melalui tiga kali masa sidang dan dua kali perpanjangan. RUU tersebut akan dibawa dalam rapat penilaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 antara DPR dan Pemerintah pada Agustus 2021. [Antara]

Baca Juga:
DPR: Pemerintah Tidak Konsisten soal Lembaga Pengawas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi



Referensi: www.bunyi.com

banner 336x280
banner 120x600
  • Share